Kompetensi Utama

Layanan


Membuat Satu Data Pertanian
Penulis : M Aliem • Media : koran-jakarta.com • 06 Nov 2019 • Dibaca : 642 x ,

Pemerintah terus mengusahakan kedaulatan pangan nasional, khususnya beras. Namun, masih terkendala perbedaan data pertanian lembaga negara. Salah satu langkah yang diambil pemerintah melalui kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), termasuk data pertanian untuk mewujudkan swasembada beras.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencium overestimasi data luas panen sejak tahun 1997. Studi BPS bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) menemukan overestimasi luas panen sebesar 17,07 persen. Selama itu, data luas panen hanya mengandalkan metode eye estimate atau metode pandangan mata. Laporan luas baku lahan sawah juga terus naik, padahal jamak dijumpai konversi lahan baik alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, infrastruktur, maupun bangunan pabrik/industri, meski tidak ditampik ada pencetakan sawah.

Pascapelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo, polemik keabsahan data pertanian kembali muncul. Kali ini, seorang mantan menteri yang menunjukkan ketidakpercayaannya terhadap data produksi beras. Bahkan menuduh data tersebut data mafia. Padahal perbaikan metode penghitungan produksi beras baru saja dilakukan tahun 2018 bernama Kerangka Sampel Area (KSA) yang menggunakan teknologi seperti citra satelit.

Sejak 2015, BPS menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Badan Informasi dan Geospasial (BIG), serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) untuk memperbaiki data pertanian. Sebuah metode penghitungan luas panen dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi citra satelit (KSA).

Kini, KSA merupakan metode perhitungan luas panen, khususnya tanaman padi dan tahun ini dimulai untuk jagung, memanfaatkan teknologi citra satelit dari BIG dan peta lahan baku sawah dari Kementerian ATR/BPN. Penyempurnaan data telah melalui berbagai proses, dari penetapan luas baku lahan sawah hingga penyempurnaan angka konversi gabah kering menjadi beras.

Tahapan awal dengan menetapkan luas baku lahan sawah nasional berdasarkan ketetapan Menteri ATR/Kepala BPN tanggal 8 Oktober 2018. Luas baku lahan sawah ditetapkan sebesar 7,1 juta hektare. Dari data ini diketahui, ada penurunan luas lahan hampir 600 ribu hektare dibanding tahun 2013 (7,75 juta hektare). Angka ini menjadi bukti konversi sawah cukup besar dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tahapan kedua, menetapkan luas panen dengan survei KSA yang dikembangkan BPS dan BPPT. Ini telah memperoleh pengakuan Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI). Luas baku lahan sawah yang telah ditetapkan Kementerian ATR/BPN sebagai kerangka sampel survei. Dari total luas baku lahan sawah yang ditetapkan, diambil sampel 2,5 persen untuk diamati dengan metode KSA.

Setiap Bulan
Selanjutnya, petugas lapangan BPS merekam data dengan cara memotret lahan menggunakan telepon genggam berbasis Android dilengkapi aplikasi KSA. Pengamatan secara rutin setiap bulan sehingga mampu melihat penggunaan lahan dan fase pertumbuhan tanaman. Pengamatan ini juga memungkinkan untuk memperkirakan potensi produksi beras dalam tiga bulan ke depan, sehingga dapat digunakan sebagai basis perencanaan manajemen beras yang lebih baik. Uniknya, aplikasi mengunci otomatis dan hanya bisa terbuka untuk pengambilan gambar pada radius lokasi yang telah ditentukan, sehingga menutup jalan bagi petugas lapangan untuk “nakal”.

Dengan inovasi bernama radar padi, metode KSA ini diikutkan dalam lomba inovasi nasional lembaga pemerintah tahun 2019. Hasilnya, mampu menembus Top 45. Selanjutnya, radar padi akan diikutkan dalam kompetisi inovasi internasional. Penetapan tersebut bias menjadi salah satu bukti keunggulan metode KSA dalam menentukan luas panen tanaman. Ini sekaligus membantah opini miring tentang tuduhan data mafia terhadap penggunaan metode KSA.

Berikutnya, tahap ketiga menetapkan produktivitas padi per hektare. BPS menyempurnakan metode survei ubinan yang sebelumnya berbasis rumah tangga menjadi berbasis sampel KSA. Penentuan lokasi sampel ubinan dari manual, kini menggunakan aplikasi berbasis android. Koordinat plot survei ubinan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan analisis spasial.

Untuk menghitung produktivitas per hektare, petugas mengukur menggunakan alat ubinan berukuran 2,5 x 2,5 meter. Berat timbangan tanaman dalam petak seluas 6,25 meter persegi dikali 1.600 untuk memperoleh angka produktivitas (satuan kilogram per hektare). Jumlah total produksi diperoleh dengan mengalikan variabel total luas panen dan produktivitas.

Tahapan berikutnya, menetapkan angka konversi dari gabah kering panen (GKP) ke gabah kering giling (GKG) serta angka konversi dari GKG ke beras. Survei ini juga dilakukan tahun 2018 menghasilkan angka konversi lebih akurat dan berbasis provinsi. Survei ini untuk menyempurnakan angka konversi yang dianggap sudah ketinggalan zaman. Di mana angka sebelumnya masih hasil survei tahun 2005–2007. Dengan perbaikan angka konversi tersebut diharapkan mampu melahirkan data berkualitas.

Pada 2018, survei KSA menunjukkan data produksi padi sebesar 56,54 juta ton dengan luas panen sebesar 10,90 juta hektare. Selanjutnya, diperoleh data produksi beras menggunakan hasil survei konversi gabah ke beras. Dari hasil survei tersebut didapatkan produksi setara 32,42 juta ton beras. Untuk menetapkan surplus atau defisit beras, dibutuhkan angka konsumsi beras nasional.

Data BPS menyebutkan, konsumsi beras selama 2018 sekitar 29,57 ton, lebih rendah dari produksi beras. Dengan demikian, Indonesia mengalami surplus produksi beras sekitar 2,85 juta ton. Hanya, surplus tersebut tidak terkumpul di satu tempat, namun tersebar di rumah tangga, usaha industri penggilingan padi, dan sebagainya.

Penjelasan ini dianggap penting untuk meluruskan berbagai anggapan miring tentang data produksi pertanian. Jangan sampai ketidaktahuan menimbulkan curiga berlebihan dan mudah melemparkan tuduhan negatif pada proses pengumpulan berdasarkan metode statistik. Selain itu, perlu ditekankan, kolaborasi beberapa lembaga negara dibutuhkan dalam menghasilkan data statistik. Paling penting data tersebut terlepas dari berbagai kepentingan.

Langkah Menteri Pertanian mengunjungi BPS setelah pelantikan patut diapresiasi. Kesepakatan Satu Data Pertanian antara berbagai lembaga negara bisa menjadi pintu masuk memperbaiki kemelut data selama ini. Semoga pada periode kedua ini, pemerintahan Jokowi dapat menuntaskan permasalahan data yang kerap menghantui pengambilan kebijakan.

Pemerintah harus mampu mewujudkan satu data pertanian, sehingga tidak lagi terhalang perbedaan data dalam mengeksekusi seluruh program kerja. Dengan begitu, seluruh kebijakan yang diambil dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Swasembada beras tercapai, kedaulatan pangan nasional tercipta, dan stabilitas nasional terwujud. Penulis Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, Badan Pusat Statistik







Sumber: http://www.koran-jakarta.com/membuat-satu-data-pertanian/








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL