Kompetensi Utama

Layanan


LAPAN Bedah Pengadaan Barang/Jasa
Penulis Berita : Humas/EKUN • Fotografer : Humas/SSA • 08 Nov 2019 • Dibaca : 94 x ,

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi LAPAN, Chusnul Tri Judianto membuka monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana umum pengadaan barang

LAPAN menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana umum pengadaan barang di Kelapa Gading, Jakarta (5-6/11). Acara dibuka oleh Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan Antariksa (Pustikpan), Chusnul Tri Judinto. Kegiatan ini dimaksudkan untuk monitoring dan evaluasi serta memberikan pembinaan dan pembimbingan dalam memanfaatkan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPBE), khususnya penyusunan rencana paket pengadaan barang/jasa di lingkungan LAPAN.

Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan SPBE dari mulai perencanaan hingga tersedianya barang/jasa yang diinginkan Satuan Kerja (Satker) di lingkungan LAPAN. Hal ini selaras dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Hadir pada kesempatan tersebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan perwakilan dari Satker di lingkungan LAPAN. Bagi Satker Biak dan Pasuruan yang tidak dapat hadir, dapat mengikuti kegiatan tersebut melalui teleconference, sehingga teknis revisi dan pengisian rencana umum pengadaan barang/jasa dapat diikuti langkah demi langkah secara rinci.

Pada tahap evaluasi pengadaan barang/jasa yang disampaikan oleh Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP), Dudy Wahyudi menunjukkan bahwa masih terdapat Satker yang belum menuangkan seluruh paket pengadaan barang/jasa kedalam sistem informasi rencana pengadaan barang/jasa ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), hanya paket lelang/tender yang dituangkan dalam SIRUP, sedangkan peket swakelola belum dituangkan dalam SIRUP. Hal yang menjadi perhatian ULP adalah adanya Satker yang mengusulkan lelang/tender pada Triwulan IV yang akan berakibat tidak terlaksananya pengadaan atau gagal lelang. Kejadian ini akan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan Satker terhadap barang/jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dalam mendukung tugas dan fungsi Satker.

Pada hari kedua menghadirkan narasumber dari Ikatan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (IAPI), Baihaki. Baihaki memaparkan alur pengadaan barang/jasa dari perencanaan pengadaan mulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, penetuan cara pengadaan, penetapan jadwal hingga penyusunan anggaran pengadaan barang/jasa. Untuk mendapatkan barang yang berkualitas, penyelenggara pengadaan barang/jasa di lingkungan LAPAN wajib patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, seperti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Selain itu, untuk pembangunan bangunan gedung negara, penyelenggara harus mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018. Di akhir pemaparannya, Baihaki menyarankan bahwa pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran APBN, harus direncanakan dengan baik barang yang memang dibutuhkan oleh satuan Kerja.


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL