Kompetensi Utama

Layanan


Stok Pupuk Melimpah Antisipasi Musim Tanam
Penulis : Redaksi • Media : validnews.id • 04 Dec 2019 • Dibaca : 715 x ,

JAKARTA – Menghadapi musim tanam akhir tahun ini, PT Pupuk Indonesia (Persero) menyebutkan stok pupuk bersubdisi yang dimiliki mencukupi kebutuhan petani.

Stok nasional pupuk bersubsidi per 29 November sebesar 1.182.588 ton, lebih besar dari sisa alokasi pupuk tahun ini. Rinciannya, stok urea sebanyak 583.620 ton, NPK 286.414 ton, SP-36 125.504 ton, ZA 113.249 ton, dan organik 73.806 ton.

“Jumlah stok pupuk bersubsidi yang kami siapkan tersebut melebihi dari aturan stok yang ditetapkan Pemerintah sehingga jika dilihat dari sisi stok, sebenarnya sudah mencukupi untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan petani," ujar Wijaya Laksana, kepala Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia di Jakarta, Rabu (4/12), dilansir dari Antara.

Dilansir dari laman resminya, hingga 30 November 2019 Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi sebanyak 7.786.029 ton. Rinciannya penyaluran urea sebanyak 3.367.815 ton, SP-36 720.532 ton, ZA 871.046 ton, NPK 2.159.643 ton dan organik 667.004 ton.

Realisasi tersebut mencapai 97% terhadap rencana penyaluran pupuk hingga 30 November 2019 sebesar 8.038.284 ton. Namun, jika dibandingkan dengan rencana penyaluran tahun ini, pencapaian itu baru mencapai 88%. Total alokasi pupuk bersubsidi tahun ini sebesar 8.874.000 ton.

Wijaya menyebutkan dalam menjalankan tugas penyaluran pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia Grup ditunjang dengan sarana distribusi seperti 21 armada kapal dengan 197 rute; 4 dermaga pelabuhan di Aceh, Palembang, Bontang dan Gresik; 6151 armada truk, 1.181 distributor; 34.452 kios, 643 unit gudang di lini II dan III.

Tak hanya ketersediaan pupuk subsidi yang dijaga. Pupuk non-subsidi atau komersial juga dipastikan tersedia di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Stok yang ada kini mencapai 287.298 ton, yang terdiri atas 126.994 ton urea, 159.693 ton NPK, 297 ton SP-36 dan 314 ton ZA.

"Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan petani, dan sesuai arahan Kementerian Pertanian, kami meminta produsen pupuk menyiapkan pupuk non subsidi di setiap kios sehingga petani tetap bisa mendapatkan pupuk," imbuhnya.

Sejak awal tahun, Pupuk Indonesia telah menugasi produsen pupuk untuk selalu menyediakan pupuk non subsidi di kios-kios resmi guna menunjang kebutuhan pupuk para petani.

Subsidi Turun
Dalam periode 2015–2019, total subsidi pupuk yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp157,70 triliun. Anggaran terbesar diberikan pada 2019 yakni sebesar Rp37,10 triliun.

Untuk tahun depan, pemerintah mengalokasi subsidi pupuk sebesar Rp26,6 triliun atau turun 28,2% dibandingkan tahun ini.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu menjelaskan turunnya subsidi pupuk lantaran pemerintah menggunakan basis data yang lebih valid oleh BPS, sehingga luas lahan bisa disesuaikan dan alokasi volume subsidi pupuk juga makin efektif.

Sebagai informasi, BPS bersama Kementerian ATR, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Badan Informasi Geospasial telah mengeluarkan data luas baku sawah terbaru yang dihimpun dengan metode kerangka sampel area (KSA). Data itu menyebutkan luas lahan baku sawah Indonesia mencapai 7,1 juta hektare (ha), jauh di bawah data luas sawah lama yang dikeluarkan Kementan, yakni 8,1 juta ha.

Penggunaan data tersebut sempat diprotes oleh Menteri Pertanian periode 2014–2019 amran Sulaiman. Ia menyebutkan sampel untuk mengolah data lahan sawah yang diambil dari citra satelit melalui skema KSA tidak akurat.

Dalam acara serah terima jabatan (sertijab) kepada Menteri Pertanian yang baru Syahrul Yasin Limpo, Amran Sulaiman mengakui bahwa masalah data lahan sawah yang menyangkut pada distribusi pupuk harus diperbaiki.

"Izinkan kami sampaikan di forum ini. Kami tidak sampaikan sebelumnya karena aku khawatir itu gaduh. Data pangan yang ada dengan teknologi tinggi, dengan citra satelit, itu salah," kata Amran pada acara Sertijab di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta, Jumat (25/10).

Amran menjelaskan bahwa 92% sampel yang diambil untuk mengetahui luas lahan baku sawah Indonesia, tidak akurat atau terdapat kesalahan. Ketidakakuratan data tersebut, menurut Amran, berpotensi mengurangi kuota subsidi pupuk hingga 600 ribu ton. Dampaknya, produksi komoditas pangan menurun karena petani tidak mendapat jatah pupuk subsidi.

Ia mencontohkan bahwa sekitar 9.700 hektare (ha) luas lahan di Banyuasin tidak terdata dalam citra satelit. Selain itu, luas lahan tambahan di Jawa Timur terdapat 200.000 hektare, namun terekam sebagai wilayah pegunungan dalam citra satelit.

"Kalau itu terjadi, aku pastikan produksi turun. Kenapa? Karena subsidi pupuk tidak diterima. Memang ada dua data yang selalu muncul, satu data pertanian, satu data mafia," kata Amran.

Namun, penggunaan data oleh Kementan tersebut dikritik oleh mantan Mentan Anton Apriyantono. Ia menilai pilihan Kementerian Pertanian (Kementan) pimpinan Mentan Amran Sulaiman, yang menggunakan lahan baku sawah versi lama seluas 8,1 juta hektare untuk penentuan anggaran subsidi pupuk tidak tepat.

Perbedaan luas lahan baku sawah yang berkisar 1 juta hektare tersebut dipandangnya sangat berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran. Tidak terkecuali kemungkinan akan adanya penyalahgunaan anggaran untuk subsidi pupuk.

“Kalau seperti itu kan pemborosan dan juga nanti ada peluang untuk penyelewengan. Jadi, luasnya dibesar-besarkan karena anggarannya besar,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (25/1).

LINK:
https://www.validnews.id/Stok-Pupuk-Melimpah-Antisipasi-Musim-Tanam-gXs








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2020 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL