Kunjungan Komisi VII DPR RI ke Lapan Pontianak RUU KEANTARIKSAAN : Memahami, Memanfaatkan, Menguasai, dan Melindungi
Penulis Berita: , Fotografer: , Tanggal: 27 Feb 2013

Pontianak, Lapan.go.id – Rabu (27/2), Komisi VII DPR RI kembali mengunjungi fasilitas litbang LAPAN, kali ini adalah Balai Pengamat Dirgantara, Pontianak. Kunjungan kerja ini termasuk dalam rangkaian dari pembahasan RUU Keantariksaan yang sudah diharmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dan telah disampaikan oleh presiden kepada DPR RI pada April 2012.

Rombongan Panja RUU Keantariksaan Komisi VII DPR RI dipimpin oleh H. Sutan Bhatoegana diterima oleh Deputi Bidang Penginderaan Jauh, Taufik Maulana dan Deputi Bidang Sains Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan Prof. T Djamaluddin.
Dalam pemaparannya, Deputi Sains Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan, mengatakan dalam RUU Keantariksaan terdapat substansi pokok yang dapat dirangkum dalam empat kata kunci yaitu "memahami, memanfaatkan, menguasai, dan melindungi".

Dengan sains antariksa, kita dipacu untuk memahami fenomena fisis antariksa dan segala potensi dampaknya bagi bumi. Badai matahari dan benda jatuh antariksa adalah contoh fenomena yang menjadi perhatian dunia.

Teknologi satelit yang bisa mempermudah kehidupan manusia dalam pemantauan cuaca dan lingkungan untuk peringatan dini bencana, pemantauan sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, serta penggunaan satelit komunikasi adalah upaya memanfaatkan teknologi antariksa.

Menguasai teknologi roket dan satelit serta aeronautika (penerbangan) merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, hal ini terkait kebermanfaatannya yang sangat strategis, antara lain dalam mendukung industri pertahanan dan penerbangan.

Pengembangan teknologi antariksa dikenal sebagai upaya yang "high tech, high cost, dan high risk" (berteknologi tinggi, berbiaya mahal, dan berisiko tinggi). Maka Undang-Undang Keantariksaan juga mengatur upaya-upaya melindungi berbagai pihak atas segala kemungkinan dampak kerugian dari kegiatan keantariksaan, khususnya kegiatan peluncuran wahana antariksa.

Sementara Ketua Rombongan Panja Komisi VII DPR RI, H.Sutan Bhatoegana, mengatakan bahwa Pontianak yang letaknya berada di garis Khatulistiwa adalah lokasi yang sangat strategis untuk melakukan peluncuran roket karena kecepatan roket bisa lebih 30 persen dibanding lokasi biasa.

Sutan menambahkan, salah satu manfaat RUU Keantariksaan adalah sebagai payung hukum untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya dan dampak kerugian yang ditimbulkan akibat kegiatan keantariksaan, contohnya jatuhnya sampah antariksa buatan.

Ia juga mengatakan, diharapkan dalam waktu 2-3 bulan RUU Keantariksaan ini dapat diselesaikan agar sesuai dengan undang-undang anggaran LAPAN dapat terjamin untuk kemaslahatan rakyat Republik Indonesia.


Sumber: Humas/Fhm
Foto: Humas/Fhm