Sosialisasi UU Keantariksaan PAYUNG HUKUM AKAN DORONG KEMAJUAN TEKNOLOGI ANTARIKSA BANGSA
Penulis Berita: , Fotografer: , Tanggal: 15 Nov 2013

Tangerang, Lapan.go.id – Saat ini, Indonesia telah memiliki payung hukum untuk kegiatan keantariksaan. Undang-undang (UU) No. 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan ini akan menjadi upaya perlindungan kepentingan masyarakat dan upaya untuk mamacu perkembangan teknologi antariksa. Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Utama Lapan, Sri Kaloka Prabotosari, dalam Sosialisasi Undang-undang tahun 2013 tentang Keantariksaan di Serpong, Tangerang, Kamis (14/11).

Sekretaris Utama mengatakan bahwa undang-undang ini menjadi pedoman dalam menyikapi berbagai kejadian terkait antariksa, misalnya jatuhnya meteor dan sampah antariksa ke bumi.
Ia mencontohkan, "di dalam undang-undang, benda antariksa yang jatuh harus dijaga pihak kepolisian, masyarakat diharapkan tidak mendekatinya karena harus diuji terlebih dahulu kemungkinan munculnya bahaya bagi manusia."

Keinginan Indonesia memiliki payung hukum keantariksaan sudah lama muncul. Hal ini dikatakan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Irvansyah, saat menghadiri sosialisasi. Ia menjelaskan bahwa undang-undang ini mengatur penyelenggaraan, ganti rugi, serta peran serta masyarakat dalam kegiatan keantariksaan. Selain itu, undang-undang ini akan memberikan dampak yang baik bagi bangsa karena akan memacu daya saing di bidang teknologi antariksa.

Kebutuhan Indonesia terhadap undang-undang tersebut juga dilatarbelakangi manfaat antariksa bagi masyarakat. Irvansyah mengatakan, salah satu manfaat antariksa yaitu untuk membuat sistem pendeteksi ikan, pemantauan pertanian, dan prakiraan cuaca. Selain itu, Irvansyah berujar, Indonesia memiliki posisi geografis yang ideal untuk memiliki bandar antariksa. Ia berharap, lahirnya undang-undang ini, maka Indonesia akan terpacu untuk dapat memiliki tempat peluncuran satelit.

Penyelenggaraan keantariksaan akan memberikan keuntungan bagi berbagai sektor kehidupan manusia seperti ekonomi, pertahanan keamanan, serta pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kepala Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan, Husni Nasution, mengatakan bahwa telepon, data penginderaan jauh, dan telekonferensi, merupakan hasil-hasil penyelenggaraan keantariksaan.

Manfaat yang besar tersebut juga diikuti dengan adanya risiko seperti bahaya kegagalan peluncuran satelit dan roket, kemungkinan tabrakan akibat peluncuran, serta konflik antar negara akibat penggunaan slot orbit dan sampah antariksa. "Saat ini, seluruh kegiatan dan dampak penyelenggaraan keantariksaan tersebut diatur dalam UU No. 21 tentang Keantariksaan," ujar Husni.


Sumber: Humas/Meg
Foto: Humas/Meg