LAPAN Uji Publik PNBP
Penulis Berita: Humas/USY, Fotografer: Humas/USY, Tanggal: 20 Mar 2018

LAPAN melaksanakan forum uji publik penyunan rancangan peraturan pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Forum berlangsung di Hotel Alila, Jakarta, Selasa (20/3). 

Dalam sambutannya, Kepala Biro Kerja Sama, Humas, dan Umum, Christianus Dewanto, mengatakan bahwa pendapatan negara perlu dikelola dan ditingkatkan secara optimal. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Christianus mengatakan bahwa LAPAN memiliki jenis tarif dan jenis PNBP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2003. Dalam PP tersebut, layanan LAPAN hanya terkait teknologi dan data penginderaan jauh sedangkan layanan di bidang lain belum tercakup. Untuk itu, dalam Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPP), layanan LAPAN menjadi lebih komprehensif mencakup teknologi, data, dan pemanfaatan penginderaan jauh, sains dan teknologi atmosfer, teknologi penerbangan, serta teknologi roket dan satelit.

Sebelumnya, mekanisme PNBP di LAPAN diselenggarakan oleh Badan Layanan Umum (BLU). Setelah delapan tahun terbentuk, BLU tersebut kemudian ditiadakan. Hal ini disebabkan, hasil penelitian dan pengembangan LAPAN merupakan teknologi tinggi yang penggunanya spesifik. Sebelum adanya BLU, PNBP LAPAN dikelola berdasarkan PP 21 Tahun 2003. Layanan bertarif saat itu terbatas pada data citra penginderaan jauh. 

Kepala Subdirektorat Penerimaan Kementerian Keuangan, Gunawan Margianto, mengatakan bahwa setiap lembaga pemerintah didorong untuk mengajukan PNBP. PNBP yaitu layanan yang dapat dikenakan tarif sehingga dapat menjadi pendapatan negara. Target PNBP pemerintah yaitu sebesar 20 persen dari penerimaan total.